Janji Palsu Anis Membuat Para Buruh Harus Melakukan Demo

 

Buruh Demo Di Depan Balai Kota DKI Jakarta
Buruh Demo Di Depan Balai Kota DKI Jakarta

Berita Terbaru – Anies Baswedan yang merupakan Gubernur DKI jakarta mengakui jika dirinya memang pernah melakukan perjanjian dengan para buruh dengan menandatangai kontrak dan dia juga mengatakan jika dirinya akan menepati semua janji yang terlah di berikan kepada para buruh.

“Memang ada kontrak yang saya tanda tangani dengan buruh, dan saya akan menepati janji saya dan melaksanakannya. akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah dan kami memerlukan waktu untuk semua itu.” Ujar Gubernur DKI Jakarta di balaikota DKI Jakarta.

Anies sebagai Gubernur DKI jakarta mengatakan jika dirinya baru tidak lama mejadi Gubernur DKI, dia masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memenuhi semua janjinya. menurut seorang anis, semua janji yang telah di buatnya tidak dapat di lunasi dalam waktu sesingkat itu.

“tidak semua bisa di kerjakan dalam bulan ini, semua perlu waktu dan akan segera di kerjakan, hanya saja yang kami perlukan adalah waktu.” lanjutnya.

 

banyak buruh yang datang ke Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan dengan membawa spanduk untuk melakukan demo, yang mana spanduk tersebut berisi tentang kontra politik tentang janji sang Gunbernur jakarta dengan para buruh yakni adalah sebagai berikut.

  1. Dalam membantu kesejahteraa buruh. gubernur DKI jakarta berjanji akan mengupayakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra pemprov DKI jakarta dan akan memberikan nilai kepada para buruh untuk mendapatkan prestasi dalam menjalankan program ok oce.
  2. Memberikan jaminan kesehatan kepada buruh, dengan memberikan pelayanan geratis. KJP Plus untuk keluarga, juga para buruh dan juga memberikan kebijakan kepada setiap perusahaan yang berada di DKI agar memiliki program jaminan untuk pansiun.
  3. Menjadikan guru-guru dan tenaga pendukung honorer menjadi aparat sipil negara, serta meningkatkan gaji dan juga bonus untuk para guru swasta setara dengan UMP.
  4. menolak cara-cara pengusuran secara tidak manusiawi dan reklamasi teluk jakarta.
  5. Mendapatkan pendidikan geratis hingga sekolah menenagah atas bagi para buruh dan keluarga.
  6. Bagi para buruh korban phk, mereka akan mendapatkan jaminan sosial, dan untuk setiap perusahaan untuk mengutamakan warga negara jakarta yang ingin mengisi lowongan kerja di bandingkan dengan pendatang.
  7. tranportasi berusubsidi berjangka untuk para buruh.
  8. sitem kerja outsourcing di hentikan dan  hanya dibatasi untuk 5 pekerjaan.
  9. dalam PP 78 Tahun 2015 melalui mekanisme Dewan Pengupahan yakni Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi yang ditentukan serta menetapkan upah sektoral dan struktur skala upaha sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13/2003.